Home Wilayah Kepala Sekolah Harus Melek Literasi Digital

Kepala Sekolah Harus Melek Literasi Digital

1257
0

Sleman, Maarifnudiy.or.id–Menghadapi perkembangan zaman, mau tidak mau seorang kepala sekolah melek literasi digital. Saat ini segala sesuatu bersinggungan dengan piranti digital. Contohnya, ketika diangkat, seorang kepala sekolah harus bergabung ke dalam SIM PKB yang notabene berbasis digital serta dalam jaringan.

Demikian disampaikan Dra. Mulyati Yunipratiwi saat membuka Diklat Penguatan Kepala Sekolah yang digagas LP Ma’arif NU DI Yogyakarta. Pada kesempaan itu, Mulyati yang hadir mewakili Kepala Dinas Dikpora DI Yogyakarta tersebut mengemukakan, menghadapi tantangan zaman, materi diklat kepala sekolah saat ini berbeda dengan diklat-diklat sebelumnya. Di antara perbedaan tersebut adalah hadirnya materi literasi digital.

Hal senada disampaikan Pembina LP Ma’arif NU DI Yogyakarta, Drs. H. Masharun Ghazalie, M.M. ketika memberikan sambutannya pada pembukaan diklat. Mantan Kepala Dinas Dikmenof Bantul itu mengemukakan, kualifikasi dan kompetensi seorang kepala sekolah harus terstandar. Selain itu, seorang kepala sekolah juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman.

Diklat yang diselenggarakan di LPMP DI Yogyakarta tersebut merupakan kerja sama antara LP Ma’arif NU DI Yogyakarta dengan Dinas Dikpora DI Yogyakarta, LPMP DI Yogyakarta, serta LP2KS. Diklat dijadwalkan berlangsung tanggal 5-11 November 2018.

Pembukaan diklat dilangsungkan di Aula Ki Mangun Sarkoro dengan dihadiri oleh Dr. Arief Rohman (PWNU DIY), Drs. Sukarja (LP Ma’arif DIY), Dr. Tadkiroatun Musfiroh (ketua panitia, LP Ma’arif NU DIY), serta Dra. Titi Sulistyani, M. Pd. (LPMP DI Yogyakarta).

Ketua panitia sedang menyampaikan laporannya.

Di hadapan tamu undangan dan peserta diklat, Dr. Tadkiroatun menyampaikan, ada empat hal yang melandasi pelaksanaan diklat tersebut. Pertama, idealnya seorang kepala sekolah bukan ditunjuk tapi diseleksi, diberi bekal, dan diuji sehingga saat mengemban amanat, seorang kepala sekolah tahu persis harus berbuat apa, bertujuan apa, dan bagaimana output-outcomesnya. Tugas sebagai kepala sekolah adalah sebuah project yang memerlukan input, metode, alat-media-fasilitas,  dan evaluasi yang terstandar.

Kedua, Permendikbud 8 tahun 2018 menyebutkan kepala sekolah bersyarat S1, tersertifikasi, minimal 6 tahun aktif mengajar, dan di bawah usia 56 tahun, pengalaman manajerial dua tahun, Penilaian prestasi kerja dua tahun baik, setara 3C, dan sehat jasmani rohani dengan tes, serta bersih kasus hukum. Hal itu artinya, seorang kepala sekolah harus memenuhi stage, berprestasi, dan bersih di mata hukum .

Sekretaris LP Ma’arif NU DI Yogyakarta itu menjelaskan, Permendikbud 8 juga menyebutkan bahwa kepala sekolah adalah guru profesional dengan keahlian memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Jika guru dituntut melek IT, melek informasi, maka kepala sekolah juga harus memenuhi syarat itu. Jangan lagi ada kepala sekolah yg tidak mampu mengetik, tidak bisa membuat Power Point, tidak punya email, dan buta internet. Jika dosen harus berselancar enam jam menembus belantara internet, kepsek setidaknya menggunakan satu jam untuk mengontrol seluruh SDM dan memastikan ketersediaan informasi sekolah untuk para stakeholdernya.

Ketiga, meluruskan kekeliruan persepsi, bahwa stagnasi bukanlah stabilitas. Stagnasi beraroma kematian sedangkan stabilitas adalah kekuatan. Keduanya memiliki ciri yang benar-benar berbeda, meski bagi sebagian orang terlihat sama. Sebuah sekolah yang dihinggapi stagnasi akan berhenti berinovasi dan SDM-nya menyerah tanpa mampu berbuat sesuatu. Banyak faktor menjadi penyebabnya. Dua faktor kunci adalah lemahnya SDM dan berhentinya regenerasi.

Keempat, tantangan Kepala Dinas Dikpora DIY beberapa waktu yang lalu, terkait periodisasi kepala sekolah dan evaluasi kinerja kepala sekokah Ma’arif. Idealnya, kepala sekolah hanya dua periode, istimewa tiga periode. Lebih dari itu, sebuah kepemimpinan akan cenderung minim inovasi dan terindikasi KKN.

Masih menurut Dr. Tadkiroatun, diklat  yang dilangsungkan di kompleks LMPM DIY tersebut diikuti 60 peserta yang proses pendaftarannya berlangsung 5 hingga 31 Oktober 2018. Jumlah tersebut terbagi menjadi 32 orang dari Maarif dan 28 dari luar Ma’arif, 43 peserta dari SLTA dan 17 peserta dari SD-SMP. (sab/ind)

Previous articleMa’arif NU DI Yogyakarta Selenggarakan Diklat Penguatan Kepala Sekolah
Next articleDiklat Penguatan Kepala Sekolah yang Dimotori Ma’arif NU DIY Selesai
Pekerja sosial, lulusan Pendidikan Sastra Universitas Negeri Yogyakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here